Panduan Lapor LKPM Tahap Konstruksi (Belum Komersial) di OSS RBA

Pengantar Kewajiban LKPM

Setiap Pelaku Usaha di Indonesia wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 5 huruf C secara tegas menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM.

Manfaat menyampaikan LKPM sangat besar. Laporan ini bukan sekadar data administratif, melainkan sarana komunikasi efektif antara pelaku usaha dan pemerintah. Melalui LKPM, Anda dapat menyampaikan kendala, permasalahan di lapangan, hingga progres realisasi investasi agar didengar oleh pemangku kebijakan.

Pengertian LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Kewajiban ini berlaku baik bagi perusahaan yang belum berproduksi (tahap konstruksi) maupun yang sudah beroperasi komersial. Laporan mencakup realisasi investasi, tenaga kerja, produksi, ekspor, hingga kewajiban kemitraan.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha

Sebelum melapor, Anda harus memahami kategori usaha Anda. Berikut adalah pembagian kategori pelaku usaha berdasarkan aturan terbaru:

Poin Kunci Pelaporan LKPM:

1. LKPM yang perlu perbaikan dapat diperbaiki selama periode masa pelaporan masih berlangsung.
2. Kewajiban dianggap tunai jika status LKPM telah "Disetujui".
3. Satu entitas tidak boleh memiliki KBLI Perdagangan Besar dan Eceran secara bersamaan.
4. Pelaku Usaha Single Purpose tidak diizinkan memiliki lebih dari 1 KBLI.
5. Khusus PMA: Wajib merealisasikan nilai investasi minimum Rp10 Miliar (diluar tanah & bangunan).
6. Realisasi investasi harus dilakukan maksimal 1 tahun sejak NIB terbit.

Jadwal dan Wajib Lapor LKPM

Berikut adalah ketentuan waktu pelaporan yang wajib Anda catat agar tidak terkena sanksi:

Dasar Hukum & Sanksi

Kewajiban ini dilandasi oleh UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf (c) dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021. Semua pelaku usaha wajib lapor secara online, kecuali usaha Mikro dan Kecil yang dikecualikan dalam kondisi tertentu.

Apa sanksinya jika tidak lapor?
Jangan remehkan LKPM, karena sanksi administratif menanti secara bertahap:

1. Peringatan tertulis (daring).
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha/fasilitas investasi.
4. Pencabutan NIB atau perizinan berusaha.

Catatan: LKPM wajib dilaporkan per KBLI dan per Lokasi Proyek. Jika Anda punya 3 cabang, ketiganya wajib dilapor.

Panduan Langkah Pelaporan LKPM di OSS (Tahap Konstruksi)

Bagi pelaku usaha yang belum beroperasi secara komersial, Anda masuk dalam kategori "Tahap Konstruksi". Berikut panduan teknis pengisiannya:

1. Login ke OSS
   Kunjungi https://oss.go.id/ dan klik tombol "Masuk".
   
   
2. Input Akun
   Masukkan Username dan Password Anda.
   
3. Menu Pelaporan
   Pilih menu Pelaporan > Laporan LKPM.
   
4. Buat Laporan Baru
   Klik tombol "Buat Laporan" (warna hijau) di sebelah kanan.
   
5. Pilih Kegiatan Usaha
   Centang kegiatan usaha Tahap Konstruksi yang ingin dilaporkan, lalu klik SELANJUTNYA.
   
6. Konfirmasi Status Operasional
   Jika muncul pop-up "Apakah sudah siap operasional/komersial?", pilih TIDAK (karena ini laporan tahap konstruksi).
   
7. Isi Realisasi Modal Tetap
   Isi nilai Tambahan Realisasi pada kolom: Pembelian Tanah, Bangunan, Mesin, dan Lain-lain. Pastikan angka yang diisi adalah pengeluaran nyata selama periode pelaporan tersebut.
   
   
8. Isi Modal Kerja (Opsional)
   Kolom ini wajib diisi HANYA jika akumulasi realisasi modal tetap sudah mencapai >90%. Jika belum, abaikan.
   
9. Realisasi Tenaga Kerja
   Isi kolom Tambahan Tenaga Kerja (jika ada rekrutmen baru di periode ini). Jangan lupa isi jumlah tenaga kerja lokal (domisili sekitar proyek).
   
10. Permasalahan (Jika Ada)
    Jika ada kendala proyek, isi di kolom ini. Jika lancar, kosongkan.
    
11. Finalisasi & Kirim
    Isi data Penanggung Jawab, centang Disclaimer, klik Pratinjau untuk cek ulang, lalu klik KIRIM LAPORAN.

Kesimpulan

Melaporkan LKPM secara rutin di OSS adalah kunci agar bisnis Anda aman dari pembekuan izin. Selain memenuhi kepatuhan hukum, data yang Anda kirimkan membantu pemerintah memetakan pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi jika proyek Anda terkendala.

Penulis : Dara Septiafitri