Panduan Lengkap PKP (Pengusaha Kena Pajak): Pengertian, Syarat, dan Keuntungannya

Banyak pengusaha yang masih bingung mengenai status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Seringkali, perusahaan meminta didaftarkan sebagai PKP tanpa memahami betul implikasi, fungsi, dan kewajibannya.

Agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan bisnis, simak penjelasan lengkap mengenai definisi, dasar hukum, syarat pengajuan, hingga manfaat menjadi PKP di bawah ini.

Apa Itu Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Secara sederhana, jika Anda sudah dikukuhkan sebagai PKP, Anda wajib memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari pelanggan, menyetorkannya ke negara, dan melaporkannya setiap bulan.

Kewajiban ini berlaku bagi orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan, impor/ekspor barang, hingga penyediaan jasa dari dalam maupun luar daerah pabean.

Dasar Hukum PKP

Regulasi mengenai PKP diatur secara ketat di Indonesia melalui landasan hukum berikut:

• UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• PMK No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan PKP.

Syarat Wajib: Kapan Pengusaha Harus Menjadi PKP?

Tidak semua pengusaha wajib menjadi PKP. Ada batasan omzet (peredaran bruto) yang menjadi tolak ukur utama:

1. Batasan Omzet Rp 4,8 Miliar

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika memiliki omzet dalam 1 tahun buku melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

2. Pengusaha Kecil (Opsional)

Bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar (Pengusaha Kecil), mendaftarkan diri menjadi PKP bersifat opsional (boleh memilih). Namun, banyak yang memilih mendaftar secara sukarela demi kredibilitas bisnis.

Daftar Dokumen Persyaratan Pengajuan PKP

Jika Anda memenuhi syarat atau ingin mengajukan PKP secara sukarela, berikut adalah kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk verifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

1. Legalitas Badan Usaha: Akta Pendirian dan seluruh Akta Perubahannya (jika ada).
2. SK Kemenkumham: Surat Keputusan pengesahan pendirian dan perubahan.
3. Identitas Badan: NPWP Badan dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
4. Identitas Pengurus: KTP dan NPWP seluruh pengurus (Direktur & Komisaris).
5. Bukti Domisili Usaha:
   • Perjanjian Sewa Menyewa (jika menyewa).
   • Sertifikat kepemilikan (jika milik sendiri).
   • Bukti bayar PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Sewa) sebesar 10%.
6. Kepatuhan Pajak Pengurus: Bukti lapor SPT Tahunan Pribadi 2 tahun terakhir untuk seluruh pengurus.
7. Status Pajak Bersih: Tidak memiliki tunggakan pajak (bisa dibuktikan dengan Surat Keterangan Fiskal atau cetakan riwayat dari DJP Online).
8. Dokumen Visual:
   • Foto tempat usaha (tampak depan/plang nama dan tampak dalam).
   • Denah lokasi usaha.
   • Pas foto Direktur ukuran 3x4 (latar merah).
9. NIB: Nomor Induk Berusaha (dari OSS).
10. SPT Tahunan Badan: Jika perusahaan sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Catatan: Petugas pajak akan melakukan survei lapangan (visit) ke lokasi usaha untuk memverifikasi kebenaran data di atas.

7 Manfaat dan Keuntungan Menjadi PKP

Menjadi PKP bukan hanya soal kewajiban memungut pajak, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih besar:

• Legalitas Terpercaya: Perusahaan dianggap tertib hukum dan memiliki sistem administrasi yang baik.
• Peluang Kerjasama Besar: Membuka akses menjadi vendor bagi perusahaan besar (BUMN/Multinasional) yang mewajibkan lawan transaksinya menerbitkan Faktur Pajak.
• Akses Proyek Pemerintah: Dapat mengikuti tender/lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Efisiensi Pajak Masukan: Dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PPN yang Anda bayar saat beli barang modal) untuk mengurangi beban pajak yang harus disetor.
• Beban Konsumen: PPN yang dipungut sebenarnya adalah beban konsumen akhir, bukan beban langsung perusahaan.

Penulis: Kurniawan